Pasang surut Politik Sarungan

Membincangkan hubungan agama dan negara pada saat ini memang benar-benar sangat menarik sekaligus relevan. Realitas kehidupan politik kita pada saat ini telah memperlihatkan sebuah dinamika yang sangat memukau.

Menjelang pemilihan umum digelar, banyak sekali tulisan yang bernada 'gugatan' terhadap keabsahan para ulama atau kiai yang terjun di dunia politik praktis dengan aktif di salah satu partai politik (parpol). Bagi sebagian kalangan, kiai seharusnya tidak masuk ke kancah politik praktis, dan tetap berkonsentrasi di bidang keagamaan dan kemasyarakatan.

Beberapa alasan yang dikemukakan, di antaranya, bahwa Wilayah kiai adalah sakral, berdimensi gerakan moral yang penuh dengan nilai-nilai keikhlasan, tanpa tendensi dan ambisi, menjadi milik semua golongan masyarakat. Sedangkan, dunia politik adalah profan yang meniscayakan adanya kepamrihan, penuh muatan politis, tendensius, dan akibatnya para kiai hanya menjadi alat politik kelompok tertentu. Jika berpolitik praktis dan menjadi juru kampanye parpol, para kiai akan terjebak pada logika politik (the logic of politics) yang sering memanipulasi umat atau masyarakat basisnya demi kepentingan politik, yang pada gilirannya mengiring ke arah logika kekuasaan (the logic of power) yang cenderung kooptatif, hegemonik, dan korup. Akibatnya, kekuatan logika (the power of logic) yang dimiliki kiai, seperti logika moralitas yang mengedepankan ketulusan pengabdian terhadap masyarakat basisnya akan menjadi hilang, terkalahkan Oleh logika kekuasaan tadi.

Di samping itu juga aspek lain yang kini banyak disoroti dan hangat dibicarakan  dari sosok "kaum sarungan" adalah kiprah mereka dalam dunia politik. Kiprah kaum sarungan di bidang sosial-politik, sepanjang sejarahnya hingga sekarang, telah memberikan pengaruh yang cukup besar dan luas di tengah masyarakat. Dan telah menjadi sebuah fakta bahwa kaum sarungan memiliki peranan yang tidak sedikit dalam memperjuangkan dan mempertahankan serta sekaligus mengisi kemerdekaan bangsa ini. Kaum sarungan tidak hanya berkiprah dalam bidang agama semata, terapi juga mencakup bidang-bidang lainnya; sosial, politik, ekonomi hingga budaya dan pendidikan. Hal ini juga menunjukkan betapa luasnya kiprah yang dapat dilakukan atau diperankan Oleh kaum sarungan.

Bisakah kaum santri menjadi presiden di negeri ini? Adalah pertanyaan yang menuntut jawaban secara representatif. Tidak mudah bagi tokoh Islam untuk menjadi pemimpin puncak di Indonesia. Bukan karena tidak berkualitas, atau karena tak layak dan berkemampuan. Dari segi kompetensi, mereka sangat pantas menjadi presiden, tapi kendalanya lebih karena beban kultural, selain beban struktural. Semacam takdir politik, selalu terjebak pada kungkungan sangkar-besi legitimasi. Kompetensi positif, namun legitimasi selalu negatif. Itulah beban politik kaum santri.

Namun ketika sudah keluar dari ekslusivitas umat Islam, pada saat yang bersamaan santri itu dianggap lepas dari akar umat. Tidak lagi menjadi tokoh umat. Kosa kata, simbol, dan area pergaulannya pun tak lagi di lingkungan umat. Sebutlah menjadi 'murtad politik'. Padahal ketika konstruksi tokoh umat itu begitu kental, beban politiknya pun sangatlah berat karena akan masuk variabel-variabel teologis dan ideologis yang super ketat. Bisa-bisa akan dijerat Oleh perangkap norma-norma keagamaan yang ketat seperti dituding menjadi tokoh tahayul, bid'ah, dan khurafat.

Itulah takdir kultural politik kaum santri. Seperti tak mungkin dilahirkan untuk menjadi presiden atau tokoh utama di Republik yang mayoritas penduduknya Muslim terbesar di muka bumi ini.

Sejarah Indonesia pun akhirnya seperti milik kaum nasionalis. Kaum "Merah Putih". Kosa kata dan simbol nasionalis pun seperti baju politik kebangsaan, bukan milik kaum santri. Padahal, betapa sangat nasionalistiknya kaum santri itu, sangat Cinta tanah air. Sejarah pun akhirnya melahirkan kategorisasi politik kaum nasionalis versus Islam. Tokoh nasionalis lawan tokoh Islam. Kini untuk merevisi kesalah-kaprahan tersebut kemudian muncul istilah 'nasionalis Islam' versus 'nasionalis secular. Tapi intinya, betapa sulit tokoh dan komunitas santri keluar dari dilema budaya dan struktur politik yang mengungkungnya di negeri ini.

Namun demikian, hal itu telah ditepis, ketika realitas Indonesia menginginkan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999. Satu realitas yang telah mematahkan konsepsi 'santri' yang mengatakan bahwa santri tidak dapat mengarungi medan politik apalagi bersejajar dengan kaum priyayi. Namun, santri yang menjadi Presiden tersebut memang dalam kondisi yang sangat pelik dan darurat serta membutuhkan manusia yang enerjik dalam menuntaskan krisis multi dimensi Indonesia. Sekalipun sebentar memimpin negara, kaum santri telah dapat menciptakan sejarah baru yaitu menguasai seluruh birokrasi daerah baik tingkat I atau II.

Akankah Indonesia menghadirkan santri menjadi presiden untuk yang kedua kalinya setelah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dus)? Presiden bersejarah karena dipilih rakyat secara langsung. Jawabannya tentu tergantung rakyat Indonesia. Tapi, aroma pertarungan nasionalis versus Islam pun mulai merebak pula dengan suasana yang lebih mencair. Kesan yang muncul di publik, tokoh nasionalis sekular seperti di atas angin.